09 Des Yuk, Kenal Lebih Dekat dengan Nutrisionis!
Sobat Ilmugiziku, pasti sudah tidak asing, kan, dengan istilah ahli gizi? Ya, ahli gizi adalah sebutan untuk tenaga gizi yang terdiri dari ahli madya gizi, nutrisionis, dan dietisien. Tetapi jangan salah, ketiga kelompok tenaga gizi tersebut berbeda lho, mulai dari latar belakang pendidikan hingga wewenangnya. Artikel ini akan membahas tentang serba-serbi tenaga gizi nutrisionis. Yuk, simak!
Pengertian Nutrisionis
Menurut PMK nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi, nutrisionis registered adalah sarjana gizi (S. Gz) dan sarjana terapan gizi (S. Tr. Gz) yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (1).
Sementara itu, menurut Keputusan tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis Tahun 2014, nutrisionis adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik, baik di masyarakat maupun di rumah sakit, pada perangkat pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, dan unit pelaksana kesehatan lainnya (2).
Perbedaan Ahli Madya Gizi, Nutrisionis, dan Dietisien
Seperti yang telah disebutkan di atas, ketiga kelompok tenaga gizi ini memiliki perbedaan. Berikut penjelasannya:
A. Latar Belakang Pendidikan (1)
- Ahli madya gizi atau technical registered dietisien memiliki latar belakang pendidikan Diploma III Gizi (AMd. Gz),
- Nutrisionis atau nutrisionis registered memiliki latar belakang pendidikan Diploma IV Gizi (S. Tr. Gz) atau Sarjana Gizi (S. Gz),
- Sedangkan registered dietitian (RD) memiliki latar belakang pendidikan sarjana terapan gizi atau sarjana gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi.
B. Ranah Pekerjaan
Di bidang kesehatan, ahli madya gizi dan nutrisionis hanya dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau Puskesmas, sedangkan dietisien dapat membuka praktik pelayanan gizi secara mandiri.
C. Surat Izin (1)
Untuk dapat melakukan pekerjaan atau membuka praktik sebagai tenaga gizi, tenaga gizi harus memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz) terlebih dahulu. STRTGz ini bisa didapatkan apabila lulusan gizi telah berhasil lulus uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi. STRTGz akan digunakan untuk mendapatkan surat izin kerja/praktek. Nutrisionis dan ahli madya gizi membutuhkan Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) untuk dapat bekerja di fasilitas kesehatan, begitu pula dengan dietisien yang membutuhkan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) agar bisa menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri atau bekerja di fasilitas kesehatan.
D. Wewenang (1)
Dietisien memiliki kewenangan yang lebih banyak dibandingkan nutrisionis dan ahli madya gizi. Sama halnya dengan nutrisionis, lingkup kewenangannya juga lebih besar dibandingkan ahli madya gizi. Berdasarkan PMK nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi, tenaga gizi (baik ahli madya gizi, nutrisionis, maupun dietisien) yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewenangan sebagai berikut:
- Memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetikBagi ahli madya gizi, pelayanan gizi dilakukan di bawah bimbingan dietisien dan terdapat batasan terkait pelayanan gizi yang dapat diberikan. Ahli madya gizi hanya berwenang memberikan pelayanan gizi untuk orang sehat dan dalam kondisi tertentu, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak, dewasa, dan lanjut usia; serta memberikan pelayanan gizi untuk orang sakit tanpa komplikasi.
- Melakukan pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi meliputi perencanaan, preskripsi diet, implementasi, konseling dan edukasi serta fortifikasi dan suplementasi zat gizi mikro dan makro, pemantauan dan evaluasi gizi, merujuk kasus gizi, dan dokumentasi pelayanan gizi
- Memberikan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengembangan pelayanan gizi
- Melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak
Selain kewenangan di atas, dietisien juga memiliki beberapa kewenangan lainnya, yaitu:
- Menerima klien/pasien secara langsung atau menerima preskripsi diet dari dokter
- Memberi masukan kepada dokter yang merujuk bila preskripsi diet tidak sesuai dengan kondisi klien/pasien
- Merujuk pasien dengan kasus sulit/critical ill dalam hal preskripsi diet ke dokter spesialis yang berkompeten.
Editor : Erni, S.Tr.Gz
Refrensi
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi. Jakarta; 2013.
- Tjaronosari, & Herianandita, E. Etika Profesi. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; 2018.
No Comments